Diduga Tanpa Dispensasi Dari Walikota Bobby Nasution, Penimbunan Proyek Bulog di Gaperta Medan Terus Berlanjut

Headline Sekitar Kita

tobapos.co – Setelah semakin ditelusuri, penimbunan lokasi yang akan dibangun gudang Bulog di Jalan Gaperta, Kecamatan Helvetia Medan, diduga tanpa mengantongi dispensasi dari Walikota Medan Bobby Nasution, sesuai Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Dispensasi tersebut dimuat dalam Pasal 25, dan dalam Pasal 26, 27, 28 juga dijelaskan terkait aturan yang harus dipatuhi setiap kendaraan yang melintas disana (Kota Medan).

Diketahui, Jalan Gaperta Ujung berstatus Jalan Kota, Kelas 3, yang hanya boleh dilalui kendaraan dengan sumbu terberat maksimal 8 ton. Sedangkan setiap truk tronton (roda 10), yang melakukan penimbunan hilir-mudik menimbun tanah pada proyek tersebut diperkirakan muatan sumbu terberatnya lebih dari 20 ton.

Baca Juga :   Tapi Tetap Waspada, Luhut Panjaitan: Kasus Covid-19 di Jakarta Mulai Turun

Masih banyak lagi sebenarnya aturan yang tidak boleh dilanggar perusahaan pelaksana proyek Bulog tersebut, seperti harus mengembalikan layaknya sedia kala kondisi jalan bila rusak akibat dilalui truk mereka. Memperhatikan lingkungan juga kesehatan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan dari dampak buruk akibat penimbunan tersebut.

Dinilai Tak Dukung Program Prioritas Walikota Bobby Nasution

Menjabat Walikota Medan, Bobby Nasution memiliki salah satu program prioritas, yakni pembenahan infrastruktur. Dengan tegas, menantu Presiden Joko Widodo itu juga mengatakan, target perbaikan jalan kota akan selesai dalam dua tahun ke depan.

Namun bagaimana bila jalan (Jalan Gaperta Ujung, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Helvetia Kota Medan), yang dirasa sudah baik, malah dipaksa dilalui kendaraan yang melampaui kekuatannya menampung beban? Tentu saja jalan tersebut akan mudah rusak sebelum waktunya.

Baca Juga :   Dr Lenis Kogoya : OAP Mulailah Belajar Menjadi Pengusaha, Pemprov Papua Akan Terus Melatih & Mendorong

“Secara dejure jalan kelas 3 (Maksimal dilalui kendaraan dengan beban 8 ton-red), namun secara defacto itu jalan kelas 2, mengenai SK Jalan itu direvisi 5 tahun sekali, untuk jalan kota, SK nya diteken Gubernur, untuk jalan provinsi SK nya diteken Menteri, jadi tidak bisa diubah semaunya.” terang Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi 4 DPRD Medan, Renfille Napitupulu yang dimintai tanggapan mengatakan, seharusnya pihak pelaksana proyek berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Medan terlebih dahulu.

Terkait ini, pihak Dinas Perhubungan melalui Kabid Lalin, Suriono dan Kepala Dinas, Iswar Lubis belum dapat dikonfirmasi, Kamis (15/7/2021). Namun tetap akan dilakukan supaya memperoleh penjelasan sejauh mana pengawasan yang mereka lakukan terkait itu. Tak terlepas Walikota Medan Bobby Nasution sedang berusaha pula dikonfirmasi tim media ini. (TP)

Baca Juga :   Pjs Bupati Sergai Diminta Tindak ASN yang Hadirkan Calon Bupati di Acara 'Kick Off  Digital Farming' 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *