tobapos.co -Sungguh ironi, saat pemerintah sibuk mengatasi wabah Pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, Wakil Bupati Pakpak Bharat H. Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd malah membeli mobil dinas baru bernilai ratusan juta rupiah.
Mobil dinas baru Wabup Pakpak Bharat jenis Pajero keluaran 2021 itu kini telah viral dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Beredar kabar, bahwa pembelian mobil dinas Wabup Pakpak Bharat ini sebelumnya sempat diprotes. Namun Plt Kabag Umum disebut tetap ngotot membeli mobil mewah tersebut.
Wabup Pakpak Bharat H. Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd saat dikonfirmasi tobapos.co terkait pembelian mobil dinas baru jenis Pajero tersebut, Senin (13/9/2021) mengatakan, bahwa mobil yang dipakainya selama ini tahun 2011, tidak layak pakai.
“Mobil yang saya pakai selama ini tidak layak pakai lagi. Syukur bisa diganti,” ujar Mutsyuhito Solin kepada tobapos.co.
Wabup Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin menjelaskan, bahwa dirinya dibelikan mobil dinas baru, sedangkan Bupati tidak.
“Saya saja yang dibeli, Pak Bupati tidak,” jelasnya.
Ketika ditanyakan, tidak layaknya kira-kira seperti apa, Wabup tidak menjawabnya dan malah menyebut hanya mobil Wakil yang dibeli.
“Anggaran untuk beli mobil dinas Bupati dikembalikan ke P-APBD,” ucapnya.
Saat ditanya, bahwa terkait pembelian mobil dinas baru Wabup tersebut terkesan dipaksakan, sehingga Bagian Umum ngotot membeli mobil dinas Wabup tersebut.
“Saya enggak tahu ada yang dipaksakan. Itu sudah inden tiga bulan yang lalu,” terang Mutsyuhito Solin.
Yang mengejutkan, ketika awak media ini menanyakan, apakah mobil dinas Wabup tersebut jenisnya harus Pajero ?
“Tidak harus, tetapi begitulah tradisi selama ini. Bisa dicek sendiri dan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya,” tutur mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan (2002-2012) tersebut.
Ketika disinggung, terkait pembelian mobil dinas Wakil Bupati Humbahas yang sebelumnya telah dianggarkan namun akhirnya dibatalkan mengingat situasi Pandemi Covid-19 saat ini.
“Mobil mereka masih layak digunakan, mobil dinas Wakil Bupati Pakpak Bharat sudah berumur 10 tahun,” tegasnya.
Selanjutnya, ketika ditanyakan sebagai warga negara yang baik dan menjabat sebagai Wakil Bupati, ditengah Pandemi Covid-19 saat ini, alangkah baiknya pembelian mobil dinas tersebut ditunda dan anggarannya diposkan untuk Covid-19, khususnya untuk masyarakat Pakpak Bharat? “Ok tks atas sarannya, saya mau sholat,” pungkas mantan Ketua Dewan Riset Daerah Sumut (2005-2019) itu mengakhiri.
Sementara itu, Plt Kabag Umum Sekretariat Daerah Pakpak Bharat Radumen Bancin saat dilakukan konfirmasi tobapos.co terkait pembelian mobil dinas Wabup yang terlalu dipaksakan meski sebelumnya sempat mendapat protes, Senin (13/9/2021) mengatakan, tidak ada yang dipaksakan.
“Gak ada yg di paksakan bg. Mobil dinas wakil yg sekarang sudah tidak layak pakai. Terlampau besar biaya pemeliharaannya,”ujar Radumen Bancin.
Radumen juga menuturkan, bahwa mobil Wabup tersebut sudah masuk daftar lelang tahun 2021 ini. Karena pengadaannya tahun 2011,” terangnya.
Ditanyakan, kira-kira tidak layaknya seperti apa ?
“Itu diatas sudah dijelaskan bg. Uda terlalu sering mogok, makanya biayanya terlalu besar untuk mobil itu,”kata Radumen.
Saat ditanya, ditengah Pandemi Covid-19 saat ini, idealnya pembelian mobil dinas Wakil Bupati Pakpak Bharat tersebut dapat ditunda tahun depan.
“Saya rasa penjelasan tadi udah cukup jelas ya bg,” ujar Radumen kesal.
Namun Radumen Bancin tidak bersedia menjawab saat wartawan menanyakan berapa harga pembelian mobil dinas Wabup Pakpak Bharat jenis Pajero tersebut.
Perlu diketahui, proyek mobil dinas Wabup tersebut dianggarkan APBD 2021 senilai Rp1,4 miliar. Pos anggarannya Sekretariat Daerah Pakpak Bharat.
Sebelumnya proyek mobil dinas tersebut sempat mendapat kritikan dari Lumbung Informasi Rakyat (Lira). Lira mempertanyakan langsung kenapa di situasi pandemi covid 19 Bagian Umum Pemkab Pakpak Bharat membeli mobil dinas.
Bupati Lira Besri Berutu menegaskan membeli mobil di tengah pandemi kurang etis. Ia mengatakan pembelian mobil dinas tersebut lebih cocok dialihkan untuk penanganan covid, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Besri bahkan meminta Bagian Umum untuk mempertimbangkan kembali keputusan membeli mobil dinas.
“Kemarin sudah pernah kita sampaikan agar pembelian mobil dinas ditunda dulu. Lagi pula mobil dinas Wakil Bupati masih ada,” kata Besri, Senin (13/9/2021).
Besri pun mempertanyakan kenapa Bagian Umum ngotot sekali membeli mobil dinas tersebut.
“Yang jadi pertanyaan kenapa mereka ngotot sekali. Ada apa ini. Harusnya Bagian Umum melihat Kabupaten Humbahas menunda pembelian mobil dinas. Kalau seperti itu kita salut, Bupatinya berpihak kepada kepentingan rakyat,” tukasnya.
(TP – Sofar Pandjaitan)
