tobapos.co – Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menepis anggapan bahwa penurunan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab atas perintah pemerintah pusat. Dudung menyebut hal itu dilakukan atas dasar perintah dirinya.
“Perintah saya, perintah saya, tidak ada perintah dari mana,” kata Dudung kepada wartawan di Markas Kodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020)
Dudung membantah ada campur tangan pemerintah pusat terkait penurunan baliho Habib Rizieq ini. Sebab, menurut Dudung, wilayah Jakarta menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
“Tidak ada (perintah dari pemerintah pusat) karena saya merasa bertanggung jawab saya komandan kewilayahanlah di sini, Jakarta ini saya bertanggung jawab,” kata Dudung.
Dudung menyebut penurunan baliho ini atas dasar inisiatif sendiri. Dudung menyebut apa yang dilakukannya adalah masukan dari pemerintah daerah. Sebab saat itu, sebut dudung, Satpol PP mengaku tidak sanggup.
“Inisiatif sendiri, karena kan memang masukan dari pemerintah daerah. Itu tandanya sudah tidak sanggup Satpol PP-nya, terus kalau sudah begitu siapa lagi, mau takut semua kita?” tegas Dudung.
“Kalau sudah Satpol PP-nya sudah ketakutan, terus siapa lagi kita. Ya jadi biar tahu, biar tahu orang-orang yang memang tidak paham pikirannya TNI langsung turun begitu saja ya, ” imbuh Dudung.
Diketahui, sejumlah baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq dicopot dan diturunkan oleh prajurit TNI. Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menilai pencopotan tersebut berlebihan.
“Menurut kita dari masyarakat, saya selaku masyarakat, sederhana saja, ini berlebihan,” kata Azis saat dihubungi , Sabtu (21/11/2020).
Aziz kemudian membandingkan penanganan baliho Habib Rizieq dengan penanganan OPM. Aziz menyesalkan tenaga prajurit TNI dihabiskan untuk mengurusi pencopotan baliho Habib Rizieq.
Azis pun menuding pencopotan baliho Habib Rizieq oleh prajurit TNI itu merupakan operasi militer selain perang atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dugaannya itu didasari ketentuan yang termuat dalam UU TNI.
“Jadi, kalau TNI bergerak, itu kan yang memang bukan tugasnya itu diatur di pasal itu didasarkan oleh kebijakan politik negara gitu kan. Berarti saat ini negara itu kebijakannya ngurusin baliho yang urgen, sama ngurusin FPI. Siapa negara itu? Ya dugaan kami Bapak Presiden, gitu,” ucapnya.(REP/DTC)
