tobapos.co – Kerap terdengar bahwa pihak petugas berwenang mengimbau para pengelola agar menutup perjudiannya, dan bukam malah melakukan penangkapan sebagaiamana proses hukum, lalu setidaknya memasang garis polisi di TKP agar tidak lagi digunakan untuk kegiatan serupa atau pun yang melanggar hukum lainnya.
Dari kondisi tersebut menjadi tanda tanya besar di masyarakat, mengapa demikian?
Supaya tidak lagi demikian, terlebih publik memandang hukum berjalan tanpa pandang bulu, membuat efek jera para pelaku kejahatan dan banyak dampak positif lainnya terhadap masyarakat.
Saat ini diketahui, perjudian paling marak di Kabupaten Karo di antara seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Dari itu, banyak elemen masyarakat mendesak agar Polres Tanah Karo yang dipimpin AKBP Wahyudi Rahman berani menangkap para bos sebagai pengelola perjudian dimaksud. Dan bukan malah mengimbau layaknya penegak Perda.
Sebagai contoh, perjudian besar-besaran di Desa Sukajulu, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo yang santer disebut dikelola Sitepu Cs. Meski sudah berkali-kali diinformasikan, tetapi sampai saat ini belum ada terdengar yang ditangkap.
Dalam hal membantu, kurang apa lagi informasi yang diberikan masyarakat, sapai jam-jam ramainya para pemain saat berjudi di lokasi tersebut pun diberikan melalui wartawan.
Mirisnya lagi, Kapolres AKBP Wahyudi Rahman yang dikonfirmasi atas tupoksinya pemberantasan penyakit masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas, dari kemarin hingga berita ini dimuat kembali, tetap seperti bungkam. Selasa (16/4/2024).
Sekedar mengulas, baru sehari lalu Presiden Joko Widodo datang ke Kabupaten Karo untuk melihat langsung kondisi masyarakat disana sekaligus berlibur lebaran, karena Tanah Karo sebagai kawasan wisata unggulan Sumatera Utara hingga mengecek bahan-bahan pokok.
Namun bagaimana jadinya bila masyarakat di Tanah Karo yang seharusnya sejahtera dengan melimpahnya sumber daya alamnya, tetapi harus menderita miskin akibat maraknya perjudian yang terkesan bebas dipelihara?
Berjalan dari itu, masyarakat juga berharap, bila Kapolres Tanah Karo tidak mampu memberantas perjudian di wilayah hukumnya yang beroperasi terang-terangan, tingkat di atasnya seperti Polda Sumut mengambil langkah. (TIM/Bersambung)
