tobapos.co – Keberadaan perkampungan basis besar peredaran narkoba yang dikelola kartel berkolaborasi dengan para oknum aparat, berlokasi di Jalan Kelambir Lima, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut, dengan nama yang sering disebut ‘Pantai’ alias Gang Pantai (ada 6 gang bahkan lebih), yang belum juga ditindak tegas dengan cara ditutup selamanya, apalagi ditangkap pengelelolanya meski sudah lama berkali-kali diinformasikan kepada para pimpinan petugas berwenang, bahkan dimuat dalam pemberitaan.
Kondisi tersebut bisa menimbulkan ke khawatiran, masyarakat akan muak berpartisipasi memberikan informasi tentang keberadaan tempat-tempat peredaran gelap barang terlarang itu. Bila terus dibiarkan, pihak yang paling berwenang seperti BNN dan Polri dinilai bisa gagal memberantas, mencegah maraknya narkoba hingga pemulihan. Dari itu Presiden Joko Widodo dirasa sudah saatnya merombak habis aparatnya kepada yang lebih serius, peka dengan keresahaan masyarakat, bertanggung jawab dan berani.
Kembali kepada contoh lokasi besar basis narkoba “Pantai” di Kota Medan, yang sudah berkali-kali diinformasikan kepada berwenang sejak lama, bahkan lokasi itu sudah sangat berakar terkenal di masyarakat dan jadi rahasia umum, namun seperti dibiarkan. tempat tersebut masih satu di antara sekitar 30 lokasi lainnya yang besar hanya di wilayah Kota Medan-Kabupaten Deli Serdang, bagaimana pula bila diungkap lokasi narkoba di seluruh kabupaten kota lainnya yang ada di propinsi Sumatera Utara (25 kabupaten 8 kota), yang masuk zona merah membara? Pantaslah Sumatera Utara terus berada di tingkat tertinggi pengguna narkoba dari seluruh propinsi di Indonesia, dimana ada 1,5 juta orang pengguna menurut data BNN Propinsi Sumut (tahun 2022).
Lebih parah lagi terasa, sejatinya pemberi informasi juga media yang berani mengangkat fakta ini diapresiasi pihak berwenang, karena telah membantu pekerjaan mereka, terutama upaya menyelamatkan generasi bangsa, meski aparat berwenang yang rutin mendapat gaji besar ataupun promosi dari negara, namun justru dirasa yang terjadi sebaliknya.
Ironinya lagi, jangan sampai pemberi informasi juga media dipolitisir agar dimusuhi. Ini agar menjadi perhatian serius semua pihak, supaya mengetahui kebenaran seutuhnya. Ada apa, bukannya merangkul sumber informasi juga kepada media yang mengangkat berterimakasih, malah diduga sampai memblokir hubungan kontak dengan wartawan, namanya apa kalau bukan karena merasa terganggu dengan kepentingan?
Baca juga..
Terkini Situasi di “Pantai”, Pria Bersenjata Disiapkan
Hasil penelusuran sumber, terkini imbas pemberitaan tobapos secara terus menerus, pihak kartel narkoba Pantai-Kota Medan memperketat penjagaan kepada siapa saja yang masuk kesana, baik bertamu kepada keluarganya di kawasan tersebut, membeli narkoba, maupun yang akan sekaligus mengkonsumsi di tempat-tempat mengkonsumsi yang disediakan, seperti rumah, gelanggang luas sampai di tepi sungai yang penuh dengan pepohonan.
Di setiap tps (tempat pemakaian sabu-sabu), saat ini ada minimal 3 pria sangat bersenjata lengkap mengawasi, mereka tak mau kecolongan kondisi disana sampai muncul ke publik, penjagaan ini tak lain merupakan arahan oknum aparat yang memang terlatih soal pengamanan.
“Udah ketat sekarang pengamanannya kepada orang yang baru nampak bos.. Setiap tps dijaga sedikitnya 3 orang dengan senjata di pinggang, justru kalau oknum aparat yang masuk mereka tenang- tenang aja,” ujar sumber. Rabu (11/1/2023).
Sementara, konfirmasi tobapos sekaligus meneruskan informasi dari masyarakat terkait perkampungan besar basis peredaran narkoba Kota Medan yang dikelola kartel dengan nama “Pantai” itu, telah disampaikan dari tingkat Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, Dir Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Cornelius Wisnu P Adji, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bahkan dikirimi lagi setiap link berita yang tayang.
Lanjut lagi kepada kepada BNNP Sumut melalui Brigjen Pol Toga Panjaitan, Kepala BNN RI Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Tak lupa sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI dan Komisi A DPRD Sumut bahkan juga DPRD Kota Medan supaya bersuara, ironinya terkesan mengelak. Dan sampai detik ini narkoba sabu-sabu dan peredaran besarnya tetap aktif disana dan sudah membentuk sebuah kerajaan, yang kebal hukum.
Baca juga..
Penggiat dan Pengamat
Kepada media, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Sumut, Sastra SH. MKn yang dimintai tanggapannya menegaskan, “Hukum tidak melihat latar belakang, justru kalau oknum aparat terlibat menjadi pemberat. Granat sampai kapan pun tetap berkomitmen nyata melawan keberadaan narkoba secara ilegal, dan pastinya setia mendukung pihak berwenang dalam penegakan hukum yang berlaku,” sebut pria akrab disapa Bung Sastra itu, yang juga sebagai Dewan Pengarah Banteng Muda Indonesia (BMI-Sumut).
Ditambahi Pengamat Hukum Dr Redyanto Sidi SH. MH, soal tak takutnya kartel yang mengelola narkoba Gang Pantai Kota Medan kepada aparat dan ganjaran hukum yang ada, “Tentu ada faktor yang membuat para pelaku dan jaringannya tidak takut. Misalnya menganggap aparat tidak ada atau tidak berani,”
“Hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum, itu kewajiban. Apalagi soal narkotika ini, selain jaringannya, perlu ditelusuri juga adanya para oknum yang melindungi bahkan menjadi beking” ungkap sosok bersahaja akrab dipanggil Redy.
Sinetron?
Memang terdengar perkampungan narkoba Gang Pantai sekitarnya jarang-jarang digrebek petugas, dan meski digrebek, hitungan jam para bandar telah kembali menjajakan sabu-sabunya, seperti main sinetron? Gang Pantai saat ini merupakan salah satu perkampungan narkoba tersohor di Kota Medan yang menggantikan Kampung Kubur dulu, diciptakan untuk menghancurkan banyak generasi bangsa, terbukti dengan semakin gampang menjumpai orang gila, stres di Gang Pantai, Kampung Lalang sekitarnya. (TIM/bersambung/foto-ilustrasi)
