Alasan di Lobby Tidak Interpelasi, Gembong: Agar Pemprov DKI dan BPK tak Bertentangan

Headline Korupsi

tobapos.co – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI mengaku dilobi anak buah Anies lantaran pengajuan hak interpelasi dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan.

“Jadi gini, pertama seolah-olah yang namanya interpelasi membuat kegaduhan. Karena dianggap ini akan membuat kegaduhan maka diurungkan. Intinya itu,” Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (31/08/2021).

Selain itu, kata Gembong, hak interpelasi dikhawatirkan nantinya akan terjadi pertentangan antar 2 lembaga yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Pemprov DKI. Lantaran salah satu alasan fraksi PDIP mengajukan interpelasi adalah rekomendasi BPK.

“Sehingga seolah-olah nanti dikhawatirkan terjadi benturan antara BPK dengan Pemprov DKI Jakarta,” terangnya.

Tapi sayangnya, anggota Komisi A itu tak mau membocorkan siapa orang yang memintanya guna membatalkan hak interpelasi. Tapi sejauh ini partai berlambang kepala banteng moncong putih ini masih terus perjuangkan uang rakyat di event Formula E dengan hak interpelasi.

Baca Juga :   Gubernur Edy Minta KPK Awasi Penggunaan Anggaran Kesehatan

“Gak ada kalo soal janji. Kita gak sampai janji. Dia gak akan berani memberikan janji. Wong sejak awal sudah kita tolak,” ujar dia.

Seperti diketahui, PDIP dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Jumlah keseluruhan anggota kedua fraksi ada 33 anggota yang sudah menandatangani dokumen pengajuan hak interpelasi.

Sementara dari kubu kontra interpelasi diklaim sebanyak 77 anggota dewan menolak menggunakan hak bertanya tersebut. Ke 77 anggota dewan itu berasal dari tujuh fraksi yaitu Gerindra, PKS, PKB, Demokrat, Nasdem, PAN dan Golkar. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *