Tri Wahyudi Membantah, Direksi PTPN 2 Agar Turun Tangan Persoalan Surat “Sakti”

Headline Korupsi

tobapos.co – Salinan surat “sakti” yang beredar, memuat penjelasan status tanah di Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, atas nama Mulyadi Hartono seluas 13.388 meter persegi dan Mayor Gultom seluas 6.135 meter persegi adalah bukan HGU PTPN 2 Kebun Patumbak tertulis dalam surat Nomor : 2.DRN/X/66/XI/2019 tertanggal 20 November 2019, menimbulkan polemik.

Pasalnya, ada nama Tri Wahyudi dengan jabatan General Manajer Distrik Rayon Selatan PTPN 2, tampak ditandatangani dan di stempel, terdapat di bagian paling bawah sebelah kanan surat “sakti” tersebut, lalu dibantah oleh orang yang dikonfirmasi.

“Saya tidak mengeluarkan surat tersebut; Saya tidak pernah menandatangani surat tersebut; Saya tidak ada kenal dengan pihak-pihak dimaksud; Saya tidak ada menerima apapun juga tidak mengenal mereka,” kata Tri Wahyudi (foto-int) menjawab tim tobapos.co.

Terkait itu, supaya menjadi terang benderang, agar tidak menimbulkan asumsi negatif di masyarakat, baiknya Direksi PTPN 2 seperti Syahriadi Siregar, Irwan Perangin-Angin mau ikut turun tangan atas persoalan tersebut. Dan bila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum maupun melanggar peraturan perusahaan, jajaran Direksi harus bertindak tegas.

Seperti yang diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Sumut Ruben Tarigan, “PTPN 2 harus membuat pengaduan ke pihak yang berwajib dan bertanggung jawab atas penghilangan aset PTPN,” ujarnya saat dimintai tanggapan. Kamis (15/10/2020).

Dari apa yang disampaikan politisi PDI Perjuangan itu dirasa sangat tepat. Pasalnya, pada salinan surat yang beredar itu jelas membawa nama PTPN 2, pada kop surat hingga stempel, juga nama seorang yang menjabat General Manager.

Dan bila itu dibiarkan, dikhawatirkan dapat merusak citra BUMN itu sendiri. Bukan itu saja, bila memang ada pihak di luar maupun di dalam tubuh PTPN 2 yang sengaja membuat surat tersebut dengan maksud tidak baik, proses hukum pantas dijalankan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Aneh, Muncul SIMB Atas Nama Sawah Tjipto

Diketahui sebelumnya, saat awal pendirian bangunan dan pagar permanen di atas lahan tersebut, sempat mengundang reaksi keras dari pihak Persatuan Purnawirawan Perkebunan RI (P3RI), dimana menurut mereka pembangunan berada di atas lahan HGU PTPN 2 Kebun Patumbak.

Anehnya, pada Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dipampangkan di lokasi lahan, tertulis nama Sawah Tjipto sebagai pemohon izin (SIMB), merupakan warga Jalan Kelapa, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, yang dalam pengajuan melampirkan Surat Keterangan Penguasaan Atas Tanah dari Desa Nomor 593/103/TR/XI/2019, tanggal 26 November 2009 berikut Surat Tanda Terima Setoran PBB Tahun 2020.

Presiden Joko Widodo

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo dalam rapat untuk membahas penyelesaian masalah tanah di Sumatera Utara, baru-baru ini, dengan tegas mengatakan, agar BUMN (Termasuk PTPN 2-red) menertibkan aset-aset yang dimilikinya sehingga tak menimbulkan konflik maupun permasalahan dengan hukum.

Namun, apakah yang disampaikan Kepala Negara itu dilaksanakan oleh pemangku jabatan di PTPN 2 saat ini? Pasalnya, seperti yang terjadi di Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dimana lahan tersebut sesuai yang disampaikan Kabag Hukum dan Pertamanan masih merupakan milik PT Perkebunan Nusantara 2 berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor 95, tetapi bisa dikuasai oleh pihak lain diduga dengan dasar awal “surat sakti”. (TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *