Petugas Ambulan di PHK, Ini Jawaban Pemprov, Karena Mereka Ngotot Bentuk Serikat Pekerja

Sekitar Kita

tobapos.co – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tiga orang petugas Ambulan Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melalui proses yang berlaku. 

Ketiga petugas itu dinyatakan bersalah karena membentuk serikat pekerja dan menuntut agar kepala UPT AGD Dinkes menandatangani perjanjian kerja bersama (PKB) dengan serikat pekerja.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) AGD Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Iwan Kurniawan mengatakan pihaknya telah memutus hubungan kerja dengan tiga petugas AGD dengan hormat. 

Sebab, sebelum dilakukan PHK, pihaknya telah melakukan pembinaan selama enam bulan kepada yang bersangkutan.

“Kami sudah lakukan pembinaan selama enam bulan sebelum melakukan PHK. Selama enam bulan itu harus ikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau dibilang terancam PHK tidak juga,” kata Iwan kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Iwan menjelaskan, beberapa kesalahan yang dilakukan para petugas itu hingga terkena PHK atau SP 1 dan 2 adalah menuntut agar dibentuknya serikat pekerja serta menuntut agar kepala UPT AGD Dinkes menandatangani perjanjian kerja bersama (PKB) dengan serikat pekerja.

Secara kelembagaan, kata Iwan, UPT AGD adalah unit kerja perangkat daerah (UKPD) berada di bawah Dinas Kesehatan. 

Artinya seluruh gaji dan tunjangan didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk itu tidak diperkenankan para pegawainya memiliki serikat pekerja seperti halnya pegawai swasta.

“Dahulu memang yayasan. Tapi sejak 2007 diambil alih oleh Pemprov DKI menjadi BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah). Kita punya aturan sebagai BLUD dan turunan-turunannya,” jelasnya.

Selain memberhentikan tiga petugas, Iwan juga sedang membina 69 petugas dengan melayangkan surat peringatan (SP) satu dan dua karena tidak mematuhi aturan kepegawaian yang berlaku. 

“Sebanyak 69 petugas itu masih dalam masa pemberian pembinaan,” pungkasnya. 

Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia gelar unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (22/10/2020). 

Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hentikan PHK terhadap Ketua Umum, Sekjen dan Pengurus Perkumpulan pekerja Ambulan Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Aspek Indonesia, Mirah Sumirat mengatakan, pelayanan AGD merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang termasuk dalam lingkup tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 

Hal itu sesuai dengan pasal 40 Keputusan Gubernur No. 58 Tahun 2002 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menyelenggarakan pelayanan Ambulance Gawat Gawat Darurat Pergub DKI Jakarta 40 Tahun 2007.

Perkumpulan Pekerja Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (PPAGD) adalah suatu Serikat Pekerja yang ada di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta yang telah mendapat legalitas sebagai Serikat Pekerja yang tercatat di Sudinnakertrans Jakarta Utara dengan Tanda Bukti Pencatatan di Sudinnakertrans dengan nomor 910/III/S/IX/2009 dan memiliki akta pendirian di Notaris Estrelyta Taher SH dengan No. 04/2017 serta terdaftar di Kemkum HAM dengan SK nomor HAM AHU-0015104.AH.01.07.TAHUN 2017. 

“Sebagai layaknya serikat pekerja tingkat perusahaan, PPAGD Dinkes DKI Jakarta berafiliasi dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia). Di tambah lagi PPAGD juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak pada 7 Pebruari 2018,” kata Mirah Sumirat. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *