Perusahaan Tak Boleh PHK Pegawai Positif Covid-19

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) meminta kepada perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Kepala Disnakertrans DKI, Andri Yansyah (foto) mengatakan, sesuai dengan protokol COVID-19 karyawan yang positif corona tidak masuk kerja dan wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. 

Perusahaan juga harus membayar hak-hak pegawai sesuai ketentuan bagi mereka yang terkena COVID-19.

“Kepada pegawai (terkena virus corona) tersebut tidak boleh dilakukan PHK dan hak-haknya harus tetap dibayarkan,” ujar Andri, di Jakarta, Jum’at (24/07)/2020). 

Kemudian perkantoran yang pegawainya terkena penyakit dari Kota Wuhan China itu harus libur selama 3 hari. Hal itu untuk dilakukan sterilisasi seperti melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan. 

“Baru hari ke empat nya baru bisa digunakan, tetapi yang terpapar dan yang ditracing tidak boleh masuk selama 14 hari,” papar dia. 

Mantan Kadishub DKI Jakarta ini juga meminta kepada perusahaan untuk menggelar tes corona baik rapid test kepada seluruh karyawan jika ada pegawainya yang terpapar corona. 

Langkah itu harus diambil perusahaan, lanjut Andri, agar tak menyebar ke pegawai lainnya dan menjadi klaster baru penyebran corona. 

“Untuk perusahaan yang pekerjanya terindikasi atau terpapar yang tadi saya sebutkan di atas, seluruh perusahaan juga harus dilakukan  rapid test sehingga kita juga mengetahui,” tutupnya. 

Dia menegaskan lagi, perkantoran yang karyawannya terkena Covid-19 harus ditutup sementara waktu selama 3 hari. Hal itu dilakukan untuk memastikan kondisi pegawai dan kantornya dalam keadaan sehat, bersih, dan steril. Sehingga diperlukan penyemprotan disinfektan tiga hari berturut turut.

“Setelah ditutup selama tiga hari, kantor tersebut baru bisa digunakan kembali untuk aktivitas kerja. Kemudian, bagi karyawan yang terpapar Covid-19 baik kontak erat (ODP), suspek (PDP), maupun positif harus diberi perawatan khusus,” ucapnya.

Diketahui, kasus terbaru Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menerapkan kebijakan lockdown atau penutupan sementara selama 14 hari terhitung mulai 22 Juli hingga 4 Agustus 2020. Perkantoran lainnya adalah PLN Kantor Pusat, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, Agung Murdifi mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kewaspadaan terhadap wabah virus corona atau Covid-19. Saat ini, pihaknya rutin melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar lingkungan kantor PLN, tidak hanya di kantor pusat namun di seluruh unit PLN.

“Sejak awal pandemi Covid-19, kami melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut ruang kerja serta lingkungan kantor secara rutin sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19,” tutur Agung.

Diakuinya, PLN Kantor Pusat telah memberlakukan Work From Home (WFH) untuk mencegah penyebaran Covid-19. PLN memastikan layanan listrik kepada pelanggan akan tetap terjaga.

Untuk menjaga agar layanan tetap baik saat WFH, PLN didukung teknologi seperti presensi karyawan berbasis aplikasi geotagging, mekanisme rapat berbasis daring dan penyimpanan dan transfer data kerja melalui system cloud, serta sistem surat menyurat melalui aplikasi manajemen surat.

Sementara itu, petugas yang harus tetap berada di pusat-pusat pengontrolan dan pemeliharaan listrik, tetap bekerja dengan meningkatkan standar kesehatan tinggi.

“Saat pemberlakuan Work From Office (WFO), PLN juga telah memastikan seluruh aktivitas di kantor memberlakukan protokol kesehatan yang tinggi seperti pengecekan suhu tubuh, mewajibkan penggunaan masker, membudayakan cuci tangan, pelaksanaan jaga jarak, dan pengaturan jam istirahat saat Work From Office. Sebagai bagian dari tindakan preventif, PLN juga melakukan test Covid-19 secara terjadwal kepada pegawai.

“Kami sadar, listrik menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat, sehingga keandalan dan pelayanannya harus tetap terjaga,” tutup Agung. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *