DPRD Medan : Dinas P3APM Kurang Perhatian Pemko Medan

Advertorial

tobapos.co–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (P3APM) Kota Medan, Selasa (21/7/2020) siang sekitar pukul 13.00 WIB, terkait program kerja anggaran 2020 dan rencana program kerja tahun anggaran 2021.

Sebagai pemimpin rapat, didampingi Janses Simbolon (Fraksi PDIP), Sudari ST yang juga Wakil Ketua Komisi II DPRD kota Medan ini mengatakan bahwa, ini adalah rapat yang dilakukan pertama kalinya selama 7 (tujuh) bulan terakhir pada tahun 2020 ini.

“Adapun agenda rapat kita yang pertama kali ini tentang program kerja 2020 dan rencana program kerja tahun 2021 di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

 Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat,” ucapnya.

Kepada Kadis P3APM, Khairunisa, anggota dewan dari Fraksi PAN itu meminta memintanya untuk memaparkan program tahun 2020 yang seharus sudah di terima oleh Komisi II DPRD Kota Medan.

” Seharusnya sudah dikasih ke kita dan sudah menerima laporan. Kita tahu kan, bahwa ada refocusing berapa persen kegiatannya, kita mau tahu juga dan sampai saat ini sudah berjalan tujuh bulan, kira-kira serapannya itu sudah sampai dimana, gitu. Jadi, kita minta untuk ibu Kadis untuk memaparkan kegiatan di tahun ini,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Khairunisa menjelaskan bahwa Dinas P3APM Kota Medan telah melaksankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan penberdayaan masyarakat. Untuk anggaran tahun 2021, Dinas P3APM Kota Medan mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.10.444.000.850,- dan ada 12 program didalamnya.

” Semenjak 2020 ini, dari bulan Januari sampai Maret penyerapan anggaran kita cuma beberapa persen pada triwulan I. Kalau triwulan II ini kami sama sekali tidak ada kegiatan karena tidak ada SPD (Surat Penyediaan Dana). Jadi, samasekali kami tidak ada me gerjakan kegiatan, hanya sebatas masuk kerja saja membantu pelayanan masyarakat. Kami memohon ke keuangan, kami kena dampak Covid-19, anggota saya meminta untuk kebersihan saja tidak dikasih sampai saat ini. Kami lapor minta ini itu ke gugus tugas sampai saat ini tidak ada. Yang penting kami bisa hadir setiap hari bisa membantu masyarakat. Kalau anggarannya sudah bagus, kita laksanakan program di triwulan ketiga dan empat,” ungkapnya.

Pantauan Metrorakyat.com dilokasi, Kadis P3APM mengataka, pada tahun ini kota layak anak ditiadakan dari Kementerian, kalaupun ada, pada bulan Juli diundang ke Padang untuk mendapat peringkat berupa penghargaan. Untuk tahun ini kami sudah siap untuk menyediakan tempat bermain anak dan juga untuk ibu menyusui untuk program kota layak anak.

” Jadi, semua ditiadakan, kami takut, nanti jika di dahulukan tidak disetujui, gimana. Kita tunggu sajalah. Kalau lancar keuangan kita akan terlaksanakan,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Sudari sempat mempertanyakan bagaimana penanganan anak-anak silver yang ada dijalanan. Khairunisa menyebutkan bahwa untuk penanganan mereka harus bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Medan.

” Fungsi utamanya di Dinsos, pak. Kami hanya sebatas menasehati dan berkoordinasi. Kalau ada acara anak, kami juga ikut hanya sebatas mendampingi, tapi anggarannya tidak ada, pak,” tutur Khairunisa mengeluh dihadapan awak media dan pihak dari Dinas P3APM yang hadir.

Mengetahui hal tersebut, Sudari menyebutkan bahwa Dinas P3APM kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan nyaris tidak ada kegiatan, hanya masuk kantor, pulang kantor. Kegiatan yang berkaitan dengan biaya tidak ada. Hanya rutinitas saja. Jadi, kalau memang sudah dipagukan, usahakan dijalankan, ini saya lihat kok hanya operasional sekretariat. Tim PKK sampai Rp.900 juta. Jadi sekarang sekretariatnya dimana ini. Dari tim gugus tugas juga tidak ada pencairan dana. Sudah gak bisa lagi kita bicarakan ini,” tegas anggota Dewan dari Fraksi PAN ini.

Mengenai pandemi Covid-19, Kadis P3APM juga mengaku tidak mendapatkan perhatian dari tim gugus tugas. Pasalnya tidak ada alat deteksi Covid seperti themography dan lainnya.

” Kalau untuk itu, kami sendiri lah yang menyediakannya. Mau gimana lagi,” pungkasnya. (km5)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *