Pembangunan 892 Hunian Tetap Relokasi Tahap III Siosar Senilai Rp161 Miliar Diduga Sarat Korupsi

Headline Korupsi

tobapos.co – Pembangunan sebanyak 892 unit Hunian Tetap (Huntap) relokasi tahap III Siosar yang diperuntukkan bagi para pengungsi erupsi Gunung Sinabung di Kecamatan Merek Kabupaten Karo diduga terjadi penyimpangan juga sarat korupsi.

Informasi dihimpun tobapos.co, pembangunan Hunian Tetap Huntap relokasi tahap III Siosar tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti oleh BNPB dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi pada 10 Oktober 2019 lalu.

Selanjutnya pada 31 Desember 2019, seluruh Hunian Tetap tersebut harus selesai dikerjakan dan diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (Pengungsi).

Namun hingga kini, 892 unit Hunian Tetap (Huntap) relokasi tahap III Siosar untuk empat desa di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo itu belum dapat dipergunakan juga belum berpenghuni.

Berdasarkan dokumen kontrak, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) relokasi tahap III Siosar korban erupsi Gunung Sinabung dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2019, dengan luas lahan 90 hektar itu untuk pembangunan Huntap berikut fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp.161,718.413.929 (seratus enam puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus duapuluh sembilan rupiah).

Dari hasil penelusuran tim di lapangan, Huntap keluarga penerima manfaat (pengungsi) di empat desa berjumlah 892 unit yang hingga kini belum dihuni itu yakni,

– Desa Mardingding Kecamatan Tiga Nderket 258 Unit.
– Desa Sigarang garang Kecamatan Naman Teran 368 Unit.
– Desa Sukanalu Kec Naman Teran 248 Unit.
– Dusun Lau Kawar Desa Kuta Gugung Kec Naman Teran 18 Unit.

Kepala BPBD Karo, Ir Martin Sitepu saat di konfirmasi tobapos.co belum lama ini mengatakan, kontrak rumah harusnya sudah selesai akhir Desember, tapi tidak selesai. Sehingga harus di perpanjang dengan mekanisme denda, sekarang tahap pemeliharaan. Jika ada kekurangan kontraktor wajib perbaiki fasum dan baru mulai dikerjakan. Setelah itu baru diserahkan, diperhitungkan bulan September. Data lebih lengkap tolong hubungi PPK saya,”kata Martin lewat WhatsApp.

Ditanya tim tobapos.co lagi, boleh kita lihat Pak Martin supaya seluruh pengungsi, masyarakat Karo dan penegak hukum mengetahui hal tersebut?

“Semuanya boleh asal sesuai dengan aturan,” balas Martin.

Namun Martin tidak menjelaskan aturan apa yang dimaksud.

“Diskusi saja dengan PPK, maaf lagi sibuk di Polres ini,” pintanya.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPBD Karo, Nius Ginting saat di konfirmasi tobapos.co mengatakan, harapan kita selesai di Desember 2019, tetapi karena kondisi cuaca ekstrim (hujan) yang sangat buruk, maka kita perpanjang sampai bulan Maret 2020 dengan satu aturan diberikan denda sampai dengan bulan September 2020 masih dalam tahap pemeliharaan,” ujar Nius Ginting.

Ditanya, apakah ada surat atau keterangan resmi dari BMKG sebagai pihak yang berkompeten.

“Nanti saya coba minta ke PPK lama ya Pak, kebetulan beliau sudah pensiun sehingga saya yang melanjutkan. Sudah serah terima,” ujar Nius, Jumat (17/7/2020)

Kepala Desa Sukanalu Teran T Sitepu bersama perangkat desa dan warga saat meninjau langsung lokasi Huntap relokasi tahap III Siosar mengungkapkan, “Kami tidak akan terima Huntap ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah dibangun dengan anggaran ratusan miliar hasilnya seperti kandang merpati, ” ujar Kades geram, (dok rekaman audio visual)

Lanjut sang Kepala Desa, BPBD Karo bersama Pemkab Karo sepertinya tidak perduli dengan nasib kami. Mereka bahkan mengabaikan aturan dan peraturan sehingga rumah bantuan pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi warga pengungsi ini belum juga dapat dimanfaatkan.

“Entah apa dendam oknum BPBD Karo kepada kami para pengungsi erupsi Gunung Sinabung ini,” ungkapnya.

Oleh karna itu kami berharap Presiden Jokowi blusukan ke Siosar untuk melihat nasib para pengungsi erupsi Gunung Sinabung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus menelusuri penggunaan anggaran Rp161 Miliar pembangunan Huntap relokasi tahap III Siosar, serta melakukan upaya hukum terhadap oknum BPBD Karo.

“Supaya tahu pasti apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga pembangunan Huntap ini tidak selesai sesuai dengan batas waktu yang di tentukan. Juga untuk mengetahui tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Kades Sukananalu mengakhiri.

Amatan awak media, akibat tidak tercapainya progres pekerjaan sesuai dengan waktu kontrak pekerjaan, ribuan jiwa keluarga penerima manfaat erupsi Gunung Sinabung terkesan ditelantarkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang Negara yang sudah di berikan pemerintah RI untuk kesejahteraan masyarakat pengungsi, mereka berharap agar dilakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Sofar Panjaitan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *