Pansus Dengar Tiga Ahli, Zita Tuding Anies tak Punya Keinginan Politik Atasi Banjir

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan mengundang 3 para ahli terkait penanganan banjir di Jakarta.

Kehadiran mereka itu untuk mencari tahu bagaimana solusi mengendalikan banjir di ibu kota yang kerap menghantui warga Jakarta tiap tahunnya.

Ketiga ahli itu yakni Firdaus Ali sebagai pakar di bidang bioteknologi lingkungan dari UI; Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga; dan Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna.

Berdasarkan hasil diskusi, ketiganya kurang lebih memiliki pendapat yang sama yakni Pemda DkI belum memiliki keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

“Intinya rekomendasi dari tiga ekspert itu kurang lebih sama bahwa DKI Jakarta tidak ada keinginan politik baik secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir,” ujar Ketua Pansus Banjir, Zita Anjani di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

Zita menuturkan untuk mengatasi banjir di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan selaku eksekutif yang menjalankan kegiatan harus memiliki keseriusan menanggulangi banjir.

Ketiga pakar itu juga, lanjut Zita, memberi saran agar Pemprov DKI membuat master plan terintegrasi pengendalian banjir. Sehingga, ada indikator keberhasilan penanganan banjir.

“Master plan yang kita gunakan ini tahun 1973 tapi kita belum ada mau ngomongin masalah-masalah yang integrated gitu. Misalnya Pemprov DKI beli pompa, toa, pelebaran lahan, bikin polder segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Gak ada indikator keberhasilannya,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI ini menyampaikan pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Pemda DKI bagaimana secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir.

“Sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik dan tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur,” tutupnya. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *