Namun Harus Ikuti Syarat, Disparekraf DKI Beri Sinyal Bioskop Bisa Buka

Pemerintahan

tobapos.co – Pengelola gedung bioskop diminta untuk menyerahkan proposal perizinan operasional bioskop apabila mau beroperasi pada masa PSBB transisi.  Proposal tersebut berisi sejumlah penerapan protokol kesehatan atau prokes Covid-19. 

Kepala Bidang Industri pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta (Disparekraf), Bambang Ismadi mengatakan untuk membuka kembali bioskop di tengah masa PSBB transisi, pengelola gedung bioskop harus menjalani sejumlah prosedur dan ketentuan wajib yang ditentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. 

“Tahap awal pengelola harus mengajukan proposal pembukaan bioskop. Didalamnya berisi prokes Covid-19,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

Bambang menjelaskan, setelah proposal diterima, Dinas Parekraf bakal membentuk  tim. Termasuk tim dari Dinas Kesehatan untuk mendengarkan presentasi dari pengelola terkait penerapan prokes di dalam bioskop.

Apabila dalam presentasi itu masih ada hal-hal yang dirasa kurang, tim akan memberi masukan untuk perbaikan prokes. Kemudian tim ini akan terjun ke lapangan untuk melihat kondisi bioskop.

“Tim gabungan akan mereview apa yang dipaparkan sudah sesuai belum. Kalau belum sesuai maka akan dikasih masukan-masukan, ini ditambah kurang, kalau sudah ok. Maka tim akan melakukan survei atau kunjungan ke lokasi yang akan dibuka,” pungkasnya.

Selanjutnya, tim akan melakukan dimulasi dan dilanjutkan dengan rapat gabungan yang terdiri dari Dinas Parekraf, tim kesehatan serta pengelola gedung bioskop untuk mengambil kesimpulan.

“Kalau kesimpulannya sudah oke, sudah disetujui, maka akan dikeluarkan surat Kepala Dinas Parekraf, bahwa manajemen tersebut sudah boleh membuka usahanya,” ujarnya. 

Untuk mempersingkat waktu kerja, lanjut Bambang, satu manajemen bioskop hanya mengajukan satu proposal. Walau jumlah gedung bioskop lebih dari satu. 

Menurutnya, mulai hari ini pengelola bioskop sudah bisa mengajukan proposal ini.

“Nah, yang ngajuin misalnya XXI di Jakarta katakan ada 10. Nanti 10, 10 nya boleh buka, tapi mengajukan cukup satu manajemen,” pungkasnya. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *