Nakes Covid – 19 Diberhentikan & Diusir dari Hotel, Ombudsman Beri Nilai Kurang Tim Gugus Dipimpin Gubsu

Pemerintahan

tobapos.co – Akibat ketidakprofesionalan GTPP Covid-19 Sumut, puluhan tenaga kesehatan RS GL Tobing merupakan rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 diusir dari hotel tempat mereka menginap.

Meski Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut sudah memberi klarifikasi, namun pengusiran tersebut membuktikan kurang baiknya manajemen pengelolaan penanganan Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut).

Sungguh miris, selain diusir, status para tenaga kesehatan (Nakes) RS GL Tobing ternyata juga tidak jelas. Karena mereka sempat  menerima informasi bahwasanya mereka telah diberhentikan. Selain itu, insentif para Nakes dikabarkan juga belum juga dibayarkan.

”Ini gambaran bahwa manajemen pengelolaan tim gugus (GTPP) yang dipimpin Gubernur Sumut kurang baik. Sistem koordinasinya tidak lancar. Semua unsur yang terlibat dalam tim gugus ini sepertinya tidak memainkan peran maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Padahal, tim ini memiliki alokasi anggaran yang sangat besar,” ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar, Minggu (3/5/2020).

Atas kejadian itu, Ombudsman Sumut merasa miris dan prihatin pasca pengusiran para Nakes dari hotel tempat penginapan mereka.

Ombudsman sangat menyayangkan terjadinya pengusiran para Nakes tersebut akibat ketidakprofesionalan GTPP Covid-19. Padahal, para tenaga medis itu mempertaruhkan nyawa menjalankan tugasnya  untuk percepatan  penanganan penyebaran virus Covid-19 dari Sumut.

”Ini pertarungan hidup mati. Mereka mempertaruhkan nyawa membantu Sumut melawan Cobid-19. Tapi sayang perlakuan terhadap mereka tidak setimpal dengan apa yang mereka pertaruhkan,” tegas Abyadi.

Abyadi Siregar menjelaskan, sejatinya tugas dan fungsi GTPP Covid-19 Sumut sudah diatur secara jelas dalam Keputusan Gubernur No 188.44/172/KPTS/2020 tentang GTTP Covid-19 di Provinsi Sumut.

”Kalau isi keputusan itu dilaksanakan dengan benar, dan semua pihak yang terlibat dalam tim gugus itu melaksanakan tupoksinya dengan maksimal, saya kira tidak akan terjadi pengusiran Nakes itu,” jelasnya.

Kalau dilihat dari susunan anggota GTPP Covid-19 Sumut sesuai Keputusan Gubernur No 188.44 itu, GTPP Covid-19 Sumut ini melibatkan semua unsur. Mulai dari jajaran Pemprov Sumut, Unsur Kepolisian, Kodam I/BB, Kejatisu dan lainnya. Ada juga khusus yang menangani Bidang Relawan yang dikoordinir Kepala Kesbangpol dengan anggota dari unsur MUI, PGI dan MBI.

Dibagian Kedelapan Keputusan Gubernur Sumut No 188.44 itu, juga diuraikan bahwa biaya yang timbul akibat keputusan gubernur tersebut dibebankan kepada APBN dan APBD serta sumber lainnya. Jadi, anggaran GTPP Covid-19 ini sangat jelas, kata Abyadi.

Dalam Keputusan Gubernur Sumut tertanggal 27 Maret 2020 ini, juga dijelaskan bahwa GTPP ini bertugas menetapkan dan melakukan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melakukan pengawasan dan mengerahkan sumber daya untuk percepatan penanganan Covid-19.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sendiri, tugasnya memberi arahan dan pemantauan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Sumut. ”Jadi sangat jelas tugas GTPP ini. Nah mestinya, bila tugas tugas itu dilaksanakan dengan baik, tidak akan terjadi pengusiran para Nakes dari tempat penginapan mereka,” pungkas Abyadi.
 
Sejalan dengan itu, Abyadi Siregar meminta, agar ke depan GTPP Covid-19 ini melakukan perbaikan manajemen pengelolaan organisasi. Semua unsur yang terlibat diperankan. Nasib para Nakes ini harus dijelaskan. Jangan mereka dibuat bimbang, hingga membuat pikiran mereka terganggu dalam menjalankan tugas profesional mereka.

”Pahamilah bahwa tugas dan tanggungjawab mereka itu penuh risiko yang mempertaruhkan nyawa,” katanya.

RS Rujukan dan JPS

Hal lain yang paling penting juga menjadi perhatian adalah, bagaimana kualitas layanan pasien rumah rujukan yang ada di daerah (Kabupaten/Kota). Ini juga harus menjadi perhatian serius untuk dikoordinasikan.

Yang paling penting lagi adalah, penanganan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang dikoordinir oleh Kepala Bappeda Sumut dengan anggota Kepala Dinas Sosial Sumut dan Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprovsu.

”Pengelolaan JPS ini juga harus dilakukan dengan baik. Karena bidang ini juga sangat sensitif dan sering menimbulkan masalah. Yang paling rawan adalah distribusi bantuan sosial. Karena itu, kami berharap Pemprov Sumut harusnya sudah punya data masyarakat miskin di Sumut. Baik warga miskin yang lama yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial, maupun data warga miskin baru akibat terdampak tekanan covid-19. Ini harus jelas. Dengan demikian, alokasi penggunaan anggaran untuk orang miskin, bisa dilihat dengan transparan,” tandasnya.
(Sofar Panjaitan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *