Libatkan Masyarakat Lokal, Lenis Kogoya Minta Semua Harus Dibahas Dalam UU Otonomi Khusus Papua 2021

Pemerintahan

tobapos.co – Ketua Lembaga Adat Masyarakat Papua, Lenis Kogoya, meminta evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua tahun 2021 harus melibatkan masyarakat lokal. Dengan begitu, seluruh keinginan masyarakat Papua terakomodir guna meredam isu separatisme.

”Khusus bicara Papua, ada UU Otsus, itu habisnya 2021 (berlaku 20 tahun sejak 2001). Maka pada 2012, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat duduk bersama (membahas) pasal demi pasal, mana yang jalan dan mana yang tidak, evaluasi itu,” kata Lenis dalam webinar yang diselenggarakan oleh SEJUK, Rabu (10/6/2020).

Lenis yang juga Staf Khusus Presiden bidang Papua berharap, Otsus 2021 nantinya turut membahas bagaimana masyarakat Papua mengelola kekayaan alam di Bumi Cenderawasih.

Dr Lenis Kogoya STh. M. Hum

”Sebagai kepala suku, saya menyampaikan, yang saat ini rakyat Papua butuhkan adalah (Otsus) jangan hanya (melihat) satu sisi, tapi lihat juga manusianya, gunungnya, lautnya, semuanya bicarakan di Otsus. Kalau itu tidak dibicarakan, akan selalu terjadi persoalan seperti ini,” sambung dia.

Kemudian, lelaki kelahiran 5 Juli 1977 itu menegaskan bahwa Otsus adalah cerminan pemerintah pusat untuk membangun Papua. Oleh karena itu, penting untuk tidak melihat Papua dari ”kacamata” Jakarta saja.

”Harus duduk bersama, pasal per pasal, menanyakan orang-orang adat, untuk apa sih kita bangun Papua? Untuk zona damai, melawan kemiskinan, kebodohan, itu harus betul-betul dikupas di dalam Otsus. Dicek, di mana yang selama ini dibilang gagal,” papar dia.

Terakhir, Lenis juga berharap insiden rasisme seperti 2019 lalu tidak terjadi lagi, baik pelakunya pemerintah atau masyarakat. Bertepatan dengan masifnya gerakan #BlackLivesMatter di berbagai negara, bagi Lenis itu adalah peringatan agar tindakan rasisme tidak terjadi di Indonesia.

”Kami berharap warga Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rasisme yang terjadi di Amerika itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Rasisme bukan budaya kita, budaya kita adalah toleransi. Setiap orang harus mengerti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, tutup dia.(REL/IDN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *