Karyawan Terpaksa di PHK, Keringanan Pajak Harus Diberikan Kepada Pengusaha

Pemerintahan

tobapos.co – DKI Jakarta Komisi C Ahmad Lukman Jupiter mengungkapkan, sebanyak 28 ribu pekerja di Jakarta telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi covid-19. 

Angka PHK ini paling banyak terjadi di sektor pariwisata. Untuk hotel saja sudah sekitar 38% hote di Jakarta tutup permanen.

Menurut Jupiter hal ini bisa terjadi lantaran dunia usaha sangat terdampak oleh adanya wabah covid-19. Karena masyarakat melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah. 

Alhasil sejumlah tenaga kerja pun terpaksa harus di-PHK atau dirumahkan. Selain di-PHK, sudah banyak pekerja yang gajinya dipotong bahkan besaran potongannya mencapai 60%.

‘Kalau pekerja yang di-PHK di DKI Jakarta hingga kini sudah mencapai 28 ribu. Paling banyak di sektor pariwisata. Adapun hotel yang tutup di Jakarta 38%, ini ditutupnya secara permanen,” kata Jupiter, Kamis (15/10/2020).

Melihat kondisi ini, Jupiter yang politisi Partai Nasdem ini mendorong Pemprov DKI Jakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan keringanan pajak daerah bagi pelaku usaha. 

Seperti pemilik mall, tenant mall, hingga perhotelan. Jika tidak dilakukan akan sangat berdampak pada rakyat, dalam hal ini adalah para pekerja.

Hal ini sesuai dengan saran yang diutarakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Ketua DPRD DKI ini dalam Rapat Komisi C dengan Bapenda telah menyampaikan permintaan adanya keringanan atau relaksasi pajak daerah.

“Saya meminta kepada Bapenda DKI Jakarta untuk memahami kondisi sektor usaha yang terdampak pandemi covid-19. Kondisi mereka sudah terpuruk. Sehingga Bapenda diharapkan memberikan kebijakan keringanan sebagai wajib pajak,” kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *