Juknis Kadisdik Dinilai Langgar UU, Sirait: PPDB DKI Harus Dibatalkan

Headline Sekitar Kita

tobapos.co – Gelombang penolakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Ibukota terus disuarakan dari banyak pihak. 

Salah satunya datang dari ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait. Bahkan Arist dengan tegas meminta agar pelaksanaan PPDB DKI tahun 2020 dibatalkan lantaran dinilai tidak adil. 

“Batalkan PPDB, karena Juknis (petunjuk teknis) yang dibuat Dinas Pendidikan itu melanggar Undang-Undang Pendidikan,” ujar Sirait saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Partai Golkar DKI Jakarta, Rabu (01/07/2020). 

Tidak hanya itu, Sirait juga menyebut bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah melanggar undang-undang perlindungan anak yang dinilainya sudah diskriminatif. 

“Permendikbud (44/2019) sudah benar karena memprioritaskan zonasi dan jarak, bukan batasan usia. Sementara Juknis itu melanggar Permendikbud dan kuota yang disediakan Dinas lebih rendah dari Permendikbud yakni hanya 40 persen,” jelasnya. 

Menurut Sirait, karena Juknis tersebut telah melanggar aturan di atasnya maka PPDB Itu wajib dibatalkan.

“Komisi X DPR RI sendiri sudah menyatakan ini batal. Jadi tidak ada diskusi lagi. Tapi Dinas ngeyel. Kalau tidak dibatalkan maka kita akan  berekreasi bersama para orang tua murid,” ancam Sirait. 

Seperti diketahui, polemik PPDB bermula karena Dinas Pendidikan DKI dinilai diskriminatif lantaran penerimaan calon siswa lebih mengutamakan usia dibandingkan zonasi dan prestasi. 

Para Orang tua siswa yang menyayangkan sistem tersebut telah melakukan pertemuan dengan kepala Dinas Pendidikan yang difasilitasi DPRD DKI. 

Namun dari pertemuan tersebut tidak menemukan solusi yang membuat sejumlah orang tua murid menelan kekecewaan. (TP 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *