Hindari Penularan Corona, Aritonang: APBD Perubahan 2020 Dibahas di Wisma Milik BUMD DKI

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI Jakarta 2020 mulai dibahas. Pembahasan APBD Perubahan itu digelar di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).

Berdasarkan surat undangan DPRD DKI Jakarta nomor 924 dan 925 perihal undangan rapat kerja komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang tersebar, pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD 2020.

Rapat digelar mulai pukul 09.00 WIB di ruang rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass Km 17 Cipayung, Mega Mendung Bogor, Jawa Barat. Wisma ini milik BUMD DKI yaitu PT Jakarta Tourisindo (Jaktour).

Rapat ini juga mengundang seluruh perangkat daerah terkait. Termasuk juga seluruh direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dewan, Hadameon Aritonang menjelaskan alasan penyelenggaraan rapat DPRD DKI di kawasan Puncak, lantaran ruang rapat di sana bisa diatur secara terbuka. Berbeda dengan di Gedung DPRD DKI yang tertutup dan menggunakan ruangan ber-AC.

“Alasan rapat di kawasan Puncak karena perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid-19. Di sana, semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela. Kalau di sini kan bisa dibuka jendela ruang rapat,” jelas Aritonang.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak juga memiliki alasan yang menyebabkan DPRD menggelar rapat di luar kantornya. 

Menurutnya, saat ini kantor DPRD sedang ditutup setelah beberapa waktu lalu ada pengesahan Raperda menjadi Perda tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta. 

Apalagi, kata politisi PDIP itu, saat ini hampir semua wilayah sedang diterpa pandemi Covid-19. Dimana, harus ada pembatasan kapasitas orang yang berada dalam satu ruangan.

“Hari ini kantor kan ditutup. Kalau kita pakai restoran di Jakarta, nanti orang-orang (publik) pada ribut. Kita harus tetap bekerja di masa pandemi. Sementara pembahasan mengenai anggaran ini kan harus selesai cepat,” pungkas Simanjuntak. 

Sementara itu, Komisaris Utama PT Jaktour Budi Siswanto mengatakan pembahasan APBD jauh sebelum era Gubernur Anies Baswedan memang selalu di Jaya Raya (Grand Cempaka Resort).

“Kini kami apresiasi DPRD DKI serta pimpinannya berkenan kembali menggunakan fasilitas BUMD dibawah Pemprov DKI,” kata Budi kepada tobapos.co. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *