Deretan Masalah Tenaga Kerja di RI Sebelum UU Cipta Kerja

Ekonomi

 tobapos.co– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) pada Senin (5/10). Aturan itu menimbulkan kontroversi karena banyak pihak tak setuju, khususnya dari kaum buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan ada sejumlah poin yang mengurangi kesejahteraan buruh dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa poin tersebut, antara lain pengurangan pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali, penghapusan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), dan soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Serikat pekerja menganggap UU Omnibus Law Cipta Kerja seakan lebih buruk dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, nyatanya masalah ketenagakerjaan juga menumpuk dengan sebelum UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Dengan kata lain, undang-undang itu juga tak sepenuhnya bisa melindungi pekerja.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, pembayaran pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu masalah yang cukup sering terjadi. Contohnya, eks karyawan PT Modern Sevel Indonesia (MSI) sebagai pengelola gerai 7-Eleven di Indonesia sempat menuntut pembayaran pesangon kepada perusahaan.

Proses penuntutan berjalan alot. Prosesnya berjalan sejak 2018 hingga akhir 2019.  Lalu, masalah ketenagakerjaan juga datang dari karyawan PT Alpen Food Industry (AFI) produsen es krim merek Aice terkait dengan PHK karyawan.

Selanjutnya, masalah pembayaran gaji terkuak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI. Perusahaan itu sempat dikabarkan belum membayar gaji karyawan selama 7 bulan terakhir.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membenarkan kabar tersebut. Namun, Arya mengatakan gaji yang belum dibayarkan itu tidak mengenai seluruh karyawan, melainkan hanya sebagian saja.

Sementara, penunggakan gaji juga dilakukan oleh PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE). Perusahaan mengaku belum membayar gaji karyawan JungleLand Adventure Theme Park Sentul untuk periode Februari dan Maret 2020. Hal ini karena operasional JungleLand tutup sejak 20 Maret 2020 di tengah pandemi covid-19.

Dalam Pasal 88 UU 13 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kemudian, dalam Pasal 90 UU 13 tentang Ketenagakerjaan dituliskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan yang diatur dalam keputusan menteri.

Sementara, aturan pesangon diatur dalam Pasal 156 UU 13 tentang Ketenagakerjaan. Untuk masa kerja 24 tahun atau lebih misalnya, pekerja akan mendapatkan 10 kali upah.(sumbercnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *