Buntut Surat Jalan Djoko Tjandra, Kapolri Kembali Copot Jabatan Dua Jenderal

Headline Korupsi

tobapos.co – Kasus Surat Jalan bandit kelas kakap Djoko Tjandra terus didalami oleh institusi Kepolisian. Alhasil dua Jenderal Polisi kembali menyusul dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Idham Azis.

Kedua Jenderal yang dicopot jabatannya oleh Kapolri Jenderal Idham Azis yakni, Kadiv Hubungan Internasional (Hubinter) Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Brigjen Pol Nugroho Wibowo.

Keduanya dicopot karena disebut tersandung masalah pelanggaran kode etik.

“Ya, betul, Napoleon dan Nugroho dimutasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Kadiv Humas Polri mengatakan, pelanggaran yang membuat Napoleon dicopot dari jabatannya dikarenakan tidak melakukan kontrol atau pengawasan terhadap jajarannya.

“Pelanggaran kode etik, tidak melakukan kontrol pengawasan,” ucap Argo.

Keputusan pencopotan jabatan kedua Jenderal Polisi itu tertuang dalam surat telegram ST/2074/VII/KEP./2020 yang diteken oleh As SDM Kapolri, Irjen Pol Sutrisno Yudi yang terbit hari ini.

Berdasarkan yang tertera dalam surat telegram itu, Wakapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Johanis Asadoma ditunjuk menggantikan Napoleon.

Sedangkan Kepala Pendidikan dan Latihan Khusus Kejahatan Transnasional (Kadiklatsusjatrans), Brigjen Amur Chandra ditunjuk menggantikan Nugroho Wibowo,” ungkap Argo.

Brigjen Nugroho Wibowo dikenakan sanksi kode etik oleh Divisi Propam Polri. Sanksi yang diberikan terkait red notice buronan Djoko Tjandra.

“Jadi ada satu kesalahan di sana yang tidak dilalui dalam surat (red notice) itu. Jadi kita kenakan (sanksi) kode etik di sana,” kata Argo secara terpisah.

Nugroho dinilai tak melapor soal surat red notice Djoko Tjandra kepada Irjen Pol Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubungan Internasional Polri.

Karna seyogianya pihak yang berhak mengajukan red notice adalah penyidik.

“Ini yang ditemukan oleh Propam, ada kewenangan yang seharusnya dilakukan kepada pimpinan, tapi tidak dilaporkan. Karena yang menanyakan berkaitan red notice itu adalah penyidik yang mengajukan,” jelas Argo.

Soal red notice Djoko Tjandra, Argo menuturkan Divisi Hubungan Internasional telah bersurat ke Dirjen Imigrasi pada 13 Februari 2015 untuk memperpanjang red notice Djoko Tjandra.

Kemudian, NCB Interpol Indonesia kembali bersurat lagi kepada Dirjen Imigrasi pada 5 Mei 2020.

“Tanggal 12 Februari 2015 Pak Kadiv Hubinter mengirim ke Dirjen Imigrasi, kemudian itu upaya Polri surat dari NCB lagi ke Dirjen Imigrasi tanggal 5 Mei 2020,” jelas Argo.

Isi surat itu adalah pemberitahuan dari Polri kepada Imigrasi terkait nama Djoko Tjandra terhapus dalam sistem DPO Interpol.

“Menyampaikan ‘Ini lho Pak Dirjen Imigrasi, bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah ter-delete by system Maka inilah surat yang diterbitkan oleh Set NCB kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020,” pungkasnya. (Sofar Panjaitan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *