Berlaku Agustus, Andono: Sanksi Larangan Kantong Plastik

Headline Pemerintahan

tobapos.co – Sanksi larangan pengunaan kantong plastik di Jakarta baru akan diterapkan pada Agustus mendatang. Sedikitnya ada 2.194 lokasi pengawasan larangan penggunaan kantong plastik yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Sebanyak 2.194 lokasi itu mencakup pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang ada di lima wilayah DKI Jakarta.  Rinciannya, Jakarta Pusat ada 252 Titik, Jakarta Utara 248 Titik, Jakarta Barat 556 Titik, Jakarta Selatan 375 titik dan Jakarta Timur ada 766 titik. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andono Warih (foto) menjelaskan, pada Juli ini merupakan bulan pertama larangan penggunaan kantong plastik berlaku. Untuk itu sanksi pelanggaran baru bersifat teguran dan dimasukan ke dalam berita acara saja.

Menurut Andono, sanksi administrasi baru akan dikenakan pada Agustus mendatang. Sehingga apabila masih ada yang menyediakan kantong plastik, pihaknya tidak segan segan memberlakukan sanksi seperti apa yang tertuang dalam Pergub DKI Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

“Sanksi administratif hanya dibebankan kepada tiga subyek hukum yang diatur. Rinciannya, pengelola pusat belanja, pengelola toko swalayan dan pengelola pasar rakyat. Tidak ada sanksi yang menyasar komsumen atau pembeli,” kata Andono Warih kepada wartawan, Jumat (24/07/2020).

Adapun sanksi administratif itu berupa; 

a. tiga kali teguran tertulis. Pertama 17×24 jam, teguran kedua 7×24 jam dan ketiga 3 x24 jam. 

b. Uang Paksa apabila tidak mengindahkan surat teguran tertulis ketiga dalam waktu 3 x 24 jam. Setelah teguran tertulis ketiga diterbitkan, terhadap Pengelola dikenakan uang paksa secara bertahap  : Rp.5.000.000,- s/d  Rp.25.000.000 (kenaikan 5.000.000,-).

c. Pembekuan izin :  diberikan jika melaksanakan sanksi administratif uang paksa namun  dalam waktu 5 (lima) minggu maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin.

d. Pencabutan izin  : jika tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *