Awasi Perkantoran, Jumlah Pengawas Sedikit Jadi Terkendala

Pemerintahan

tobapos.co – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengaku kesulitan melakukan  pengawasan protokol kesehatan Covid-19 terhadap seluruh perusahaan yang ada di Jakarta. Perusahaan diminta untuk bekerjasama melawan Covid-19 secara terbuka. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, perusahaan atau perkantoran di Jakarta yang wajib lapor itu ada sekitar 78.946. Sedangkan jumlah petugas pengawas hanya sekitar 58. Bahkan jika seluruh karyawan Dinas Tenaga Kerja dikerahkan itu hanya sekitar 532. 

Menurut Andri, jumlah tersebut sangat sulit untuk mengawasi perusahaan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu tersebut. Untuk itu, dalam poin pertama surat Keputusan (SK) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Nomor 1477 Tahun 2020 tentang protokol dan Pengendalian Covid-19 dalam masa PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif itu berbunyi bahwa Pembentukan Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan.

“Kami perlu kerjasama dengan seluruh masyarakat. Khususnya pengelola perusahaan. Mari saling terbuka dan ikuti protokol kesehatan Covid-19. Virus ini nyata dan harus dilawan bersama,” kata Andri di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (29/07/2020).

Andri menjelaskan, selama ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan berdasarkan inspeksi mendadak (Sidak) dan laporan dari masyarakat ataupun internal perusahaan yang ada. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saat ini, Andri menyebutkan sedikitnya ada 2.891 perusahaan dengan 351 diberikan teguran pertama  101 diberi peringatan kedua dan delapan perusahaan ditutup sementara. 

“Kami terus melakukan pemeriksaan dari laporan yang ada. Kami masih evaluasi aturan protokol kesehatan Covid-19 di perkantoran. Termasuk evaluasi penyebab terjadinya kluster di perkantoran,” pungkasnya. (TP 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *