Agar Kompak Lawan Corona, Suhaimi Minta Panlih Tunda Pemilihan Wagub

Politik

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurahman Suhaimi meminta agar panitia pemilihan (Panlih) Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta menunda pemilihan Wagub. Minimal sampai masa tanggap darurat Corona Jakarta selesai.

Menurut Suhaimi, sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta, legislatif harus bersinergi dengan eksekutif dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19).

Menurutnya, dalam suasana sulit seperti ini dengan wabah Covid-19 yang menimbulkan banyak korban. Legislatif harus empati, simpati dan harus bahu-membahu membantu masyarakat.

”Eksekutif dan legislatif harus kompak dalam mengurus DKI Jakarta. Sehingga mengalirkan rasa nyaman, damai dan ketentraman di masyarakat,” kata Suhaimi di Jakarta, Kamis (02/03/2020).

Suhaimi menjelaskan, Pemprov DKI masih menetapkan status tanggap darurat Covid-19 hingga 19 April.

Seharusnya Panlih Wagub DKI menunggu hingga selesai status darurat itu. Apalagi banyak acara warga, kegiatan ibadah dan keagamaan yang dihentikan atau ditunda demi kepentingan bersama dalam menghadapi Covid-19.

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengajak legislatif dan eksekutif untuk membangun semangat kekompakan. Dan memberikan contoh yang baik dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19.

”Pernikahan, sholat berjamaah, sholat Jumat, kegiatan kantor pun juga diarahkan dari rumah. Apakah pantas kalau kita ngotot menggelar paripurna pemilihan Wagub? Sementara masih darurat Corona. Tapi kalau sudah dinyatakan dicabut, ya mari dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bersih,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dipastikan digelar pada Senin (6/4/2020) April mendatang. Meski tanggap darurat diperpanjang hingga 19 April mendatang.

Anggota Panitia Pemilih (Panlih) Cawagub DKI Jakarta S. Andyka mengatakan hasil rapat Panlih yang baru saja digelar dan dihadiri oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta mendapatkan dua hasil kesepakatan.

Pertama, paripurna pemilihan tetap mengacu kepada rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang memutuskan pemilihan Wagub dilakukan pada Senin (6/4/202.) mendatang.

Artinya, kata Andyka, meski status tanggap darurat di Jakarta diperpanjang, paripurna pemilihan tetap akan digelar 6 April berpegangan pada hasil rapat Bamus tersebut.

Kedua, prosedur yang diperkenankan akan dipenuhi, tahapan-tahapannya. Termasuk juga surat pemberitahuan secara vertikal kepada instansi terkait.

”Jadi kita tetap berpegangan pada hasil Bamus. Protokoler pelaksanaan harus sesuai apa yang disarankan Dinas Kesehatan. Khususnya soal physical distancing,” kata Andyka. (TP 2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *