Merica Toba Warisan Batak, Pemprovsu Launching ‘Siak Andaliman GDPK’

Pemerintahan

tobapos.co – Biji andaliman adalah nama bumbu masakan khas Batak Toba. Merica batak ini termasuk warisan petani di tanah batak khususnya terdapat di tanah batak Tapanuli Utara. 

“Banyak orang yang tidak tahu tentang Andaliman. Padahal, bumbu ini cukup penting dalam kuliner. Andaliman meninggalkan jejak rasa getir, kelu atau kebal di lidah,” jelas Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Dr Ir Hidayati, di Medan. Selasa (07/04/2020).

Mungkin masih banyak orang yang belum tahu seperti apa bentuk andaliman sebelum diolah menjadi bumbu andalan masakan khas batak Toba. Karena itu, upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaunching Program Sistem Informasi dan Komunikasi Andalan Lima Tahunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (Siak Andaliman GDPK) Provsu.

“Program mempromosikan hasil kekayaan alam ini telah dipaparkan melalui pelaksanaan launching yang digelar pada Senin lalu di Hotel Le Polonia Medan,” ujarnya. 

Launching Siak Andaliman GDPK yang dirangkai dengan pengukuhan pengurus Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut, ditandai dengan pemukulan gong oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Pemprovsu Ibnu Sri Hutomo mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi.

Siak Andaliman GDPK merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang proses pelaksanaan penyusunan GDPK di kabupaten/kota, implementasi dari GDPK, dan hasil pencapaian parameter GDPK.

“Program ini merupakan yang pertama di Indonesia. Saya apresiasi inovasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara ini, sehingga memungkinkan pemerintah daerah, gubernur/bupati/ walikota untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan GDPK di provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara,” ujar Ibnu Sri Utomo ketika membacakan sambutan Gubsu Edy Rahmayadi.

Dikatakannya, GDPK adalah suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan daerah untuk jangka waktu 25 tahun ke depan. GDPK diperlukan oleh karena 3 hal, antara lain arah kebijakan pelaksanaan pembangunan kependudukan bersifat jangka panjang, pelaksanaan pembangunan kependudukan menjadi lebih terukur oleh karena tersusunnya road map parameter pembangunan kependudukan.

Serta sinergisitas dan konektivitas antara pemerintah, pusat dan daerah menjadi utama dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan.

Namun, katanya, keberhasilan penyusunan GDPK di tingkat Provinsi Sumut dan kabupaten/ kota tidak bisa dilepaskan dari peran penting Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yang baru saja dikukuhkan oleh Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Indonesia.

“Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Utara atas pendampingannya selama ini dalam proses penyusunan GDPK Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/ kota, sehingga provinsi sumatera utara telah berhasil menyusun GDPK yang diikuti oleh 20 kabupaten/ kota se-Sumatera Utara,” tambahnya.

Diakui mantan Kadis PPKB Provsu Dr Ria Nofida Telaumbanua selaku Ketua Panitia yang menyampaikan, bahwa launching Siak Andaliman ini dalam rangka membantu kabupaten/kota di Sumut dalam menyusun grand design kependudukan.

“Karena tanpa Grand Design Kependudukan, kita tidak punya arah. Siak Andaliman ini merupakan suatu pedoman agar setiap kabupaten/kota tahu mengerjakan apa untuk membuat penduduk seimbang,” ujarnya.

Peserta dari pertemuan ini, sekitar 150 orang yang berasal dari perwakilan OPD di lingkungan Pemprovsu, BKKBN, Ormas, organisasi keagamaan dan mitra pers, koalisi kependudukan, para kepala dinas pengendalian penduduk dan KB kabupaten/kota di Sumut.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Indonesia Dra Theodora Panjaitan, Kepala Dinas Dukcapil Provsu Ismael Sinaga.

Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Provsu, Ikatan Praktisi Demografi Indonesia (IPADI) Provsu, para mitra pengendalian penduduk se Sumatera Utara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/Kota se Sumut.(TP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *